Berdasarkan prinsip hukum yang menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya, dalam konteks negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang tertera dalam hukum yang berlaku.
KUHAP mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Dalam situasi di mana tersangka atau terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih, dan bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tanpa penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahapan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat bagi mereka.
Setiap penasehat hukum yang bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut memberikan bantuannya tanpa dipungut biaya.